Terdakwa Dugaan Korupsi PDAM Cilegon Rp 278 Juta,TB Eryadi, Dituntut 2 Tahun Penjara

Hal tersebu terrsebut terungkap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Serang, Selasa yang dipimpin hakim Sumartono,dengan JPU Asep Hasan,Selasa (6/3) dengan agenda pembacaan tuntutan,sementara terdakwa yang biasanya didampingi penasehat hukumnya,kali ini menghadapi sidang sendiri.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 3 jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2011 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,” terang jaksa dalam tumtutannya.

Oleh karena itu,lanjut JPU,majelis hakim diminta untuk memberikan hukuman pidana kepada terdakwa berupa pidan penjara selama dua tahun.Sementara masa tahanan yang selama ini dijalani terdakwa,dikurangkan ke lamanya hukuman.
“Terdakwa juga dikenai denda Rp 75 juta,dan diharuskan membayar biaya perkara Rp5000,” kata JPU

JPU Asep Hasan menjelaskan, terdakwa Tb Eriyadi (berkas terpisah) selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Cilegon Mandiri mengubah rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) PDAM tahun 2009 dengan memasukkan anggaran untuk rencana kegiatan pekerjaan pengadaan sistem informasi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan logistik sebesar Rp 1,3 miliar.

“Padahal dalam RKAP awal PDAM CM tahun 2009 anggaran tersebut belum ada. Selain itu, terhadap penambahan dalam RKAP 2009 belum ada persetujuan dari dewan pengawas. Akan tetapi, kegiatan yang direncanakan tersebut tetap dilaksanakan sejak Maret 2009 dengan dibentuknya panitia pengadaan barang dan jasa oleh terdakwa Agus Hikmat, dengan menunjuk Tb Eryadi sebagai ketua panitia,” jelas Asep.

Usai mendengarkan tuntutan dari JPU,terdakwa meminta majelis hakim untuk memberikan waktu selama dua minggu untuk melakukan pembelaan.Akan tetapi karena mepetnya waktu untuk menyelesaikan perkara korupsi tersebut,maka majelis hakim hanya memberikan satu minggu saja.

“Baiklah,sidang ditunda hingga pekan dengan agenda pembelaan dari terdakwa beserta penasehat hukumnya,” kata ketua majelis hakim,seraya mengetukkan palunya.

Usai sidang,JPU Asep mnejelaskan,bahwa terdakwa tidak diharuskan membayar uang pengganti,lantaran terdakwa Eryadi tidak menikmati,hanya menyalahgunakan wewenang dan jabatannya.“Akibat perbuatannya juga,Negara dirugikan sebesar Rp 243.650.000,’”katanya. (LLJ)