Pandeglang,FESBUK BANTEN News (11/7) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Pandeglang  akan menarik dukunganya,jika pasangan Erwan Kurtubi dan Heryani tidak bisa meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Oleh karena itu,PKS masih menunggu pencapaian kinerja yang dilakukan pasangantersebut.Pencapaian kinerja ini, meliputi koordinasi antara SKPD, peningkatan pendapatan daerah serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Bila tidak tercapai, bukan menutup kemungkinan akan menarik dukungan atas pasangan WANI bebenah.

Anggota fraksi PKS DPRD Pandeglang, Yayan Mulyana kepada wartawan kemarin mengatakan, kepala daerah dan wakilnya harus bisa meningkatkan kinerja pemerintahan. Peningkatan kinerja ini, dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“BUpati dan wakil bupati harus bersinergi. Ini untuk membuktikan bahwa mereka memang memiliki  hubungan dalam pelayanan pemerintahan,” katanya.

Ketidakharmonisan, ungkap Yayan, akan berdampak pada kinerja birokrasi dibawahnya. Selama tidak ada komunikasi yang intensif, akan sulit kinerja birokrasi menjadi maksimal.

Dia mencontohkan, tidak tercapainya target pendapatan asli daerah, merupakan salah satu dari akibat ketidaksingkronan antara SKPD penghasil. Selama ini, banyak target yang tidak tercapai dari PAD Pandeglang.

“Bupati dan wakil bupati harus bisa mengkoordinasikan SKPD penghasil. Kemudian, seluruh SKPD juga harus selaras dengan target visi dan misi yang diusung oleh bupati dan wakil bupati,” katanya.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan WANI, ungkap Yayan, PKS sudah mencoba mengkomunikasikan masalah ini kepada bupati. PKS juga menyarankan agar Erwan lebih banyak berkomunikasi secara intensif kepada partai politik yang sudah mengusungnya.

Untuk itu, ungkap Yayan, pengambilan sikap untuk mendukung atau tidak mendukung kembali pada pasangan ini, masih melihat waktu yang ada. Artinya, semuanya akan terukur dari capaia kinerja yang dilakukan oleh Erwan dan Heryani.

Sebelumnya,Maman Lukman dari PKS dalam pandangan fraksinya menyebutkan besaran anggaran langsung untuk pegawai yang mencapai lebih dari Rp780miliar. Kemudian, juga mempertanyakan capaian PAD yang tidak tercapai. Karenanya, PKS berencana untuk mengambil sikap atas capaian kinerja tersebut.(Abu Rayyan/LLJ)